Tugas dan Fungsi PPID Kementerian Koperasi dan UKM

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas :

  1. mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  2. mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik;
  3. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
  4. mengoordinasikan pelaksanaan pengumuman Informasi Publik melalui media secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
  5. mengoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat;
  6. mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
  7. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
  8. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
  9. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;dan
  10. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki wewenang untuk :

  1. mengoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
  2. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
  3. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan /rahasia dengan disertai alasan; dan
  4. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang berada dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.